Laporan: Ilham

MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -- Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyiapkan dana senilai Rp 100 Juta kepada Forum Umat Islam (FUI) untuk memeberantas aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Sulsel.

Hal itu dinyatakan Gubernur saat menerima Forum Umat Islam (FUI) di Ruang kerja Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (16/6). Kedatangan FUI menuntut pembubaran Jamaah Ahmadiyah di Sulsel.

FUI tergabung dari seluruh ormas Islam yang ada di Sulsel yakni Hizbut Tahrir Mursalim, Nahdatul Ulama Sukardi Weda, Muhamadiyah Arafat Pataba, Komite penegakan Syariat Islam (KPSI) Noer Bahri Noer, FUI Siradjuddin, Wahda Islamiyah Said Samad, LPPI Ridwan Petta Bone, FPI Abdurrahman, PITI Suleman gosalam, dan Hidayatullah Abdul Madjid

Sekertaris FUI Sirajuddin menyampaikan usulan pemberantasan Jamaah Ahmadiyah di Sulsel dengan nada bertapaut pesan bapak Syahrul yakni Yasin Limpo.

"Waktu Yasin Limpo masih hidup, saya sering berdialog dengan beliau di samping mesjid dan beliau selalu berpesan kepada saya agar selalu menegakkan kebenaran," ujar Sirajuddin sambil menatap Syahrul

"Untuk itu, kedatangan kami di sini tidak lain adalah untuk menegakkan kebenaran. Saya meminta kepada Gubernur agar menegakkan kebenaran dengan mengeluarkan perda pemberantasan Jamaah Ahmadiyah di Sulsel," Sirajuddin menambahkan

Selanjut secara bergiliran para ormas yang tergabung dalam FUI menyampaikan usulannya seprti hal FPI yang diwakili Abdul Rahman

"Saya sependapat dengan usulan saudara sekalian dan saya selaku pemerintah menyiapkan dana 100 juta dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada FUI untuk memberantas aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Sulsel. Kita akan melakukan penyerangan dengan formulasi yang lebih baik,"kata Syahrul di depan para anggota FUI.

Sebelumnya Syahrul mengeluhkan upayanya pemberantasan Ahmadiyah lantaran aliran ini belum terdaftar di Pemprov

"Saya sebenarnya dari dulu mau memberantas aliran ini tapi masalahnya kelompok ini tidak terdaftar bela, andaikan mereka terdaftar makanya kerjanya saya adalah melarang mereka beraktivitas, emangnya siapa sih mereka"Syahrul menambahkan

FUI meminta Gubernur untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) pembubaran jamaah Ahmadiyah namun gubernur menolak.Gubernur menganggap bahwa perda itu terlalu besar.

"Kalau kita mengeluarkan perda berarti kita menganggap Ahmadiyah itu besar padahal siapa si mereka itu, mereka kecil kok, mereka itu sudah cocok diberi Peraturan Gubernur (pergub) untuk melarang aktivitas mereka bukan membubarkan yah tapi sama ji itu," kata Syahrul.

Rencananya gubernur akan memanggil pihak muspida yang terkait untuk memformulasikan menganai tindak lanjut rencana penerbit Pergub tersebut dan menyarankan FUI itu melakukan aksinya.

Sebagai langkah awal, Gubernur ingin FUI melakukan dialog langsung dengan Jamaah Ahmadiyah untuk mendeteksi anggota Ahmadiyah satu-persatu yang ada di Sulsel.(*)